Zakat di Indonesia Bisa Capai Rp 200 Triliun

JAKARTA, (PR).- Penyaluran dana zakat perlu dipetakan sehingga bisa lebih optimal dalam membantu pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, saat ini belum ada koordinasi yang formal antara pemerintah, swasta, dan lembaga zakat mengenai program pengentasan kemiskinan tersebut.

CEO Rumah Zakat Nur Efendi mengatakan, lembaga zakat sudah melakukan koordinasi secara informal mengenai program pengentasan kemiskinan dengan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membantu meraih target suistanable development goals (SDGs).

Namun, Nur mengatakan, belum ada pembahasan formal mengenai koordinasi tersebut. Hal itu memungkinkan program yang dilakukan oleh lembaga zakat‎ menjadi tumpang tindih dengan pemerintah maupun lembaga swasta. "Seharusnya ditentukan titiknya, Rumah Zakat dimana yang sudah, pemerintah dimana, yang belum kita keroyok," ujarnya saat konferensi pers "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan 1.200 Desa Berdaya" di Jakarta, Rabu 1 Maret 2017.

Dia mengatakan, Rumah Zakat menghimpun dana sebesar Rp 225 miliar dari sedekah dan zakat masyarakat pada 2016. Dana itu di antaranya disalurkan untuk program pembangunan 800 desa berdaya pada tahun itu. Sementara tahun 2017, program tersebut ditambah untuk 280 desa. "Kita ingin membangun keberdayaan dari desa sehingga tidak perlu lagi ke kota untuk sejahtera, bahkan sampai menjadi TKI," ujarnya.

Sementara itu, Konsultan Rumah Zakat sekaligus Senior Lecturer University of Melbourne Bagus Aryo‎ mengatakan, dana zakat berpotensi untuk membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2015, dana yang dianggarakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia sebesar Rp 80 triliun. Sementara potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 200 triliun lebih. "Itu berarti jika dana zakat bisa dikumpulkan serta disalurkan secara optimal, bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia," ujarnya.

Meskipun demikian, Bagus mengatakan, realisasi dana yang terkumpul melalui‎ lembaga zakat hanya sekitar Rp 1 triliun. Menurut Bagus, hal itu disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat.

Selain itu, menurut Bagus, para lembaga zakat juga seharusnya lebih proaktif menyampaikan program zakatnya kepada pemerintah. Dengan demikian, penyaluran dana pengentasan kemiskinan pun bisa lebih tepat sasaran.‎ "Dengan lebih proaktif bukan berarti pro pemerintah, namun merupakan cara agar lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, pemerintah pun diharapkan tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat menghambat lembaga zakat," ujarnya.

Dia mengatakan, Rumah Zakat saat ini masyarakat yang menerima manfaat dari rumah zakat sebanyak 13 juta orang yang merupakan akumulasi sejak 2003. Berdasarkan penelitian dari IPB, kata Bagus‎, program kemiskinan yang dilakukan Rumah Zakat bisa membantu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan sebesar 50 persen.

Sementara itu Sekretariat SDGs Nasional Arum Atmawikarta mengatakan, pemerintah tidak bisa sendirian dalam mencapai target SDGs. Perlu ada kerja sama dari empat elemen untuk mencapai target tersebut‎ yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan lembaga masyarakat seperti Rumah Zakat. 

Dia mengatakan, pemerintah sudah mengundang tiga elemen tersebut untuk duduk bersama dan mendapatkan masukan untuk bersmaa mencapai target SDGs. Namun pembicaraan tersebut belum dalam tahap kerja sama formal.

Dia mengatakan, target MDGS secara internasional sebenarnya sudah dilampaui oleh Indonesia pada tahun 2008 yaitu pendpatan 1 dolar AS per kapita per hari. "Namun kita sekarang mengejar target nasional yang menaikkan batasnya menjadi sekitar 1,5 dolar AS. Saat ini masih ada 11 persen penduduk yang berada di garis kemiskinan tersebut, dan ditargetkan bisa ditekan menjadi 7,5 persen," ujarnya.

 

Sumber:  http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/03/02/zakat-di-indonesia-bisa-capai-rp-200-triliun-394961